detikcom - Jakarta, Rapat
konsultasi antara pimpinan
Pansus Angket Bank Century
dan perwakilan fraksi
berlangsung tertutup. Rapat
akan membahas nama-nama
ahli yang akan dihadirkan
dalam pemeriksaan pansus.
Rapat dimulai Selasa
(15/12/2009) pukul 13.45 WIB
dan mengambil tempat di
ruang rapat pansus, Gedung
Nusantara II, Komplek
Gedung MPR/DPR, Senayan,
Jakarta.
Anggota pansus pengganti
dari F-PAN Chandra Tirta
Wijaya menjelaskan rapat
tertutup agar perdebatan soal
ahli yang diusulkan tidak
terpublikasi. Alasannya,
anggota rapat bisa saja
membeberkan alasan-alasan
yang menyangkut keburukan
personal untuk menolak ahli.
"Tiap fraksi memberi nama-
nama yang diusulkan, terus
dikroscek. Kalau nanti ada
pernyataan atau sanggahan
dari fraksi lain yang agak
buruk atau kepleset ngomong
kan bisa bahaya. Ini untuk
menjaga nama baik ahlinya,"
ujar Chandra.
Informasi yang dikumpulkan
detikcom, beberapa ahli yang
diajukan antara lain Kwik
Kian Gie, Dradjad Wibowo,
Ichsanuddin Noorsy, dan
Yanuar Rizky.
Ruko bordir diduga pabrik sabu
Diduga pabrik sabu, sebuah ruko di banten di periksa polisi namu, polisi tidak menemukan bukti adanya sabu sabu
Yuk Ikutan Cari Uang di Internet ...!
Cari uang di Internet, caranya ...? Klik kla banner diatas kemudian ikuti langkah- langkahnya, dan jangan berfikir negatif, sudah banyak bukti kalau mereka bisa menghasilkan uang di Internet
Ok, sampai jumpa di puncak kesuksesan !!
Regard,
Makrus Ali
SBY Perketat Izin Periksa Pejabat
Sudah 500 Berkas Kini di Meja Setneg
JAKARTA - Ini berita baik bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan bahwa pihaknya akan menyeleksi ketat surat izin pemeriksaan para pejabat yang sedang diajukan ke presiden.
"Kami tidak akan obral surat izin (pemeriksaan), screening-nya sangat ketat," ujar Mensesneg Sudi Silalahi saat rapat dengan komisi II di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (2/12). Menurut dia, tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.
Sudi menyatakan, selama ini, pihaknya telah berkali-kali terpaksa mengembalikan berkas yang telah diajukan polri maupun kejaksaan. Penyebabnya, karena surat permintaan izin pemeriksaan yang diajukan dianggap kasusnya masih sumir. "Jadi, tidak mudah memeriksa pejabat meski hanya menjadi saksi," tandasnya.
Dia mencontohkan permohonan pemeriksaan pejabat yang telah diteliti ulang hanya karena pejabat bersangkutan salah membubuhkan tanda tangan. "Ada yang tanda tangan kupon sudah dianggap korupsi, terus dimintakan diperiksa, seperti ini kan bahaya. Meski nanti belum tentu bersalah, mereka itu pejabat yang disorot publik,'' tambahnya.
Dia mengungkapkan, selama pemerintahan SBY sejak periode pertama lima tahun lalu, presiden telah mengeluarkan 138 izin pemeriksaan pejabat. Meliputi anggota DPR/MPR, anggota DPRD provinsi maupun kota, gubernur, dan bupati yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sementara berkas yang sudah di atas meja sekarang sekitar 500-an," tambah Sudi.
Selain itu, Sudi berjanji seleksi ketat yang akan dilakukan pihaknya tidak akan pandang bulu. Dia mengaku tidak akan melihat latar belakang partai yang bersangkutan. "Tidak ada tebang pilih, beberapa gubernur yang kami loloskan pemeriksaannya juga ada yang dari Demokrat, hampir semua partai ada," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh mempertanyakan kewenangan setneg untuk ikut meneliti kasus hukum yang melibatkan para pejabat terkait izin pemeriksaan.
Menurut dia, jika hal tersebut benar dilakukan selama ini, sebenarnya pemerintah sudah mengintervensi proses hukum. Dia menyatakan, tidak mungkin kepolisian atau kejaksaan memasukkan izin pemeriksaan tanpa disertai bukti dan alasan yang jelas. ''Ini harus dikembalikan pada persoalan administrasi, bukan penafsiran hukum, apalagi perlindungan,'' tegasnya. (dyn/tof)
Sumber : jawapos.co.id
JAKARTA - Ini berita baik bagi para pejabat di pusat dan daerah yang sedang tersandung kasus. Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskan bahwa pihaknya akan menyeleksi ketat surat izin pemeriksaan para pejabat yang sedang diajukan ke presiden.
"Kami tidak akan obral surat izin (pemeriksaan), screening-nya sangat ketat," ujar Mensesneg Sudi Silalahi saat rapat dengan komisi II di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (2/12). Menurut dia, tidak mudahnya presiden memberikan surat izin tersebut hanyalah untuk menghindari pemunculan kasus yang semata dilandasi karena fitnah. Apalagi, hanya berdasar surat kaleng dan semacamnya.
Sudi menyatakan, selama ini, pihaknya telah berkali-kali terpaksa mengembalikan berkas yang telah diajukan polri maupun kejaksaan. Penyebabnya, karena surat permintaan izin pemeriksaan yang diajukan dianggap kasusnya masih sumir. "Jadi, tidak mudah memeriksa pejabat meski hanya menjadi saksi," tandasnya.
Dia mencontohkan permohonan pemeriksaan pejabat yang telah diteliti ulang hanya karena pejabat bersangkutan salah membubuhkan tanda tangan. "Ada yang tanda tangan kupon sudah dianggap korupsi, terus dimintakan diperiksa, seperti ini kan bahaya. Meski nanti belum tentu bersalah, mereka itu pejabat yang disorot publik,'' tambahnya.
Dia mengungkapkan, selama pemerintahan SBY sejak periode pertama lima tahun lalu, presiden telah mengeluarkan 138 izin pemeriksaan pejabat. Meliputi anggota DPR/MPR, anggota DPRD provinsi maupun kota, gubernur, dan bupati yang tersebar di seluruh Indonesia. "Sementara berkas yang sudah di atas meja sekarang sekitar 500-an," tambah Sudi.
Selain itu, Sudi berjanji seleksi ketat yang akan dilakukan pihaknya tidak akan pandang bulu. Dia mengaku tidak akan melihat latar belakang partai yang bersangkutan. "Tidak ada tebang pilih, beberapa gubernur yang kami loloskan pemeriksaannya juga ada yang dari Demokrat, hampir semua partai ada," ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Fahmi Badoh mempertanyakan kewenangan setneg untuk ikut meneliti kasus hukum yang melibatkan para pejabat terkait izin pemeriksaan.
Menurut dia, jika hal tersebut benar dilakukan selama ini, sebenarnya pemerintah sudah mengintervensi proses hukum. Dia menyatakan, tidak mungkin kepolisian atau kejaksaan memasukkan izin pemeriksaan tanpa disertai bukti dan alasan yang jelas. ''Ini harus dikembalikan pada persoalan administrasi, bukan penafsiran hukum, apalagi perlindungan,'' tegasnya. (dyn/tof)
Sumber : jawapos.co.id
Idrus Marham Terpilih sebagai Ketua Pansus Angket Century
JAKARTA - Rapat pemilihan ketua pansus hak angket kasus Bank Century tadi malam akhirnya menetapkan Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar/FPG) sebagai ketua. Ikut pula terpilih tiga wakil ketua pansus. Mereka adalah Gayus Lumbuun (Fraksi PDIP), Mahfudz Siddiq (Fraksi PKS), dan Yahya Secawirya (Fraksi Partai Demokrat/FPD).
Idrus menang melalui pemungutan suara alias voting tertutup. Voting diambil karena lobi antardelegasi fraksi tidak berjalan mulus. Lobi berlangsung hingga pukul 22.10. Rapat dilanjutkan lagi sekitar pukul 22.20. Proses pemilihan berakhir sekitar pukul 23.00. Idrus mengantongi 19 suara dari total 30 anggota pansus. Gayus hanya mengantongi tujuh suara. Mahfudz dan Yahya masing-masing mendapat tiga dan satu suara.
Dalam sidang pemilihan yang dipimpin Priyo Budi Santoso selaku ketua sementara itu, pemilih hanya diminta menuliskan nomor calon. Nomor kandidat secara berurutan adalah Yahya, Idrus, Gayus, dan Mahfudz. Begitu terpilih, Priyo langsung menyerahkan ketua rapat kepada Idrus. Selanjutnya, Idrus memimpin agenda berikutnya berupa pembahasan penyusunan agenda. Rinciannya, agenda daftar pemanggilan para pihak, jadwal, anggaran, dan mekanisme tim pendamping. ''Semua akan dibahas lebih detail pada 14 Desember,'' kata Idrus.
Sebelum voting, empat kandidat dalam proses pemilihan tidak ikut lobi. Itu merupakan kesepakatan pansus. Priyo menyatakan, hasil lobi menyimpulkan bahwa perlu ada mekanisme lain. ''Masing-masing fraksi memutuskan diambil lewat voting,'' katanya.
Secara umum, penentuan ketua pansus berlangsung bertele-tele. Meski berjalan tak terlalu alot, masing-masing fraksi di luar empat besar tidak secara tegas langsung menyampaikan dukungan kepada salah satu calon. Empat calon awalnya diminta menyampaikan visi dan misinya dalam rapat terbuka. Priyo memberi kesempatan pertama kepada Yahya selaku calon dari FPD.
Paparan Yahya lebih bersifat normatif. Dia menyatakan siap menjadi ketua pansus. Dasar bahwa ketua pansus adalah kolegial dengan pimpinan pansus lainnya menjadikan posisi pansus tidak perlu disikapi berlebihan. ''Komitmen kami membawa pansus ke track yang benar,'' ujar Yahya.
Hal yang kurang lebih sama disampaikan Idrus. Calon dari FPG itu menuturkan, Golkar memiliki idealisme untuk membawa pansus Century ke arah yang diaspirasi publik. ''Kami pantang mundur dalam pansus angket Century,'' tegasnya.
Tiba giliran Gayus. Kandidat yang diusung FPDIP tersebut menganggap jabatan ketua pansus bukan hanya sebagai simbol. Memang dipahami bahwa posisi ketua adalah kolegial bersama tiga pimpinan yang lain. Namun, posisi ketua pansus juga berpengaruh di masyarakat. ''Bagaimana ketua bisa memotivasi anggota, penguasaan materi menjadi hal yang perlu,'' ujar Gayus. Dia berjanji memanggil siapa pun pihak yang dinilai terindikasi terkait dengan kasus Century.
Mahfudz tak kalah oleh Gayus. Kandidat yang diusung Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa DPR harus menjadi lembaga yang terdepan dalam penuntasan kasus Century. Melalui angket, DPR bisa memanggil siapa pun tanpa batas UU apa pun. ''DPR akan menjadi lembaga yang naif jika tak mampu menuntaskan kasus Century,'' katanya.
Pasca penyampaian visi-misi, rapat dilanjutkan dengan pandangan fraksi. Dua fraksi baru, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra, memilih Gayus serta Mahfudz sebagai kandidat kuat. Namun, keduanya belum menentukan salah satu calon kuat di antara dua orang itu. Sebagai informasi, wakil dari Gerindra adalah Ahmad Muzani. Fraksi Hanura diwakili Akbar Faizal, salah seorang inisiator angket Century.
Pandangan Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN pun masih mengambang. Fraksi PKB, misalnya, menjagokan Idrus sebagai pimpinan. Namun, alasan Fraksi PKB tidak kuat. Mereka mengakui keempatnya sama kuat, namun tidak memilih wakil. (bay/agm)
Sumber : jawapos.co.id
Idrus menang melalui pemungutan suara alias voting tertutup. Voting diambil karena lobi antardelegasi fraksi tidak berjalan mulus. Lobi berlangsung hingga pukul 22.10. Rapat dilanjutkan lagi sekitar pukul 22.20. Proses pemilihan berakhir sekitar pukul 23.00. Idrus mengantongi 19 suara dari total 30 anggota pansus. Gayus hanya mengantongi tujuh suara. Mahfudz dan Yahya masing-masing mendapat tiga dan satu suara.
Dalam sidang pemilihan yang dipimpin Priyo Budi Santoso selaku ketua sementara itu, pemilih hanya diminta menuliskan nomor calon. Nomor kandidat secara berurutan adalah Yahya, Idrus, Gayus, dan Mahfudz. Begitu terpilih, Priyo langsung menyerahkan ketua rapat kepada Idrus. Selanjutnya, Idrus memimpin agenda berikutnya berupa pembahasan penyusunan agenda. Rinciannya, agenda daftar pemanggilan para pihak, jadwal, anggaran, dan mekanisme tim pendamping. ''Semua akan dibahas lebih detail pada 14 Desember,'' kata Idrus.
Sebelum voting, empat kandidat dalam proses pemilihan tidak ikut lobi. Itu merupakan kesepakatan pansus. Priyo menyatakan, hasil lobi menyimpulkan bahwa perlu ada mekanisme lain. ''Masing-masing fraksi memutuskan diambil lewat voting,'' katanya.
Secara umum, penentuan ketua pansus berlangsung bertele-tele. Meski berjalan tak terlalu alot, masing-masing fraksi di luar empat besar tidak secara tegas langsung menyampaikan dukungan kepada salah satu calon. Empat calon awalnya diminta menyampaikan visi dan misinya dalam rapat terbuka. Priyo memberi kesempatan pertama kepada Yahya selaku calon dari FPD.
Paparan Yahya lebih bersifat normatif. Dia menyatakan siap menjadi ketua pansus. Dasar bahwa ketua pansus adalah kolegial dengan pimpinan pansus lainnya menjadikan posisi pansus tidak perlu disikapi berlebihan. ''Komitmen kami membawa pansus ke track yang benar,'' ujar Yahya.
Hal yang kurang lebih sama disampaikan Idrus. Calon dari FPG itu menuturkan, Golkar memiliki idealisme untuk membawa pansus Century ke arah yang diaspirasi publik. ''Kami pantang mundur dalam pansus angket Century,'' tegasnya.
Tiba giliran Gayus. Kandidat yang diusung FPDIP tersebut menganggap jabatan ketua pansus bukan hanya sebagai simbol. Memang dipahami bahwa posisi ketua adalah kolegial bersama tiga pimpinan yang lain. Namun, posisi ketua pansus juga berpengaruh di masyarakat. ''Bagaimana ketua bisa memotivasi anggota, penguasaan materi menjadi hal yang perlu,'' ujar Gayus. Dia berjanji memanggil siapa pun pihak yang dinilai terindikasi terkait dengan kasus Century.
Mahfudz tak kalah oleh Gayus. Kandidat yang diusung Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa DPR harus menjadi lembaga yang terdepan dalam penuntasan kasus Century. Melalui angket, DPR bisa memanggil siapa pun tanpa batas UU apa pun. ''DPR akan menjadi lembaga yang naif jika tak mampu menuntaskan kasus Century,'' katanya.
Pasca penyampaian visi-misi, rapat dilanjutkan dengan pandangan fraksi. Dua fraksi baru, Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra, memilih Gayus serta Mahfudz sebagai kandidat kuat. Namun, keduanya belum menentukan salah satu calon kuat di antara dua orang itu. Sebagai informasi, wakil dari Gerindra adalah Ahmad Muzani. Fraksi Hanura diwakili Akbar Faizal, salah seorang inisiator angket Century.
Pandangan Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi PAN pun masih mengambang. Fraksi PKB, misalnya, menjagokan Idrus sebagai pimpinan. Namun, alasan Fraksi PKB tidak kuat. Mereka mengakui keempatnya sama kuat, namun tidak memilih wakil. (bay/agm)
Sumber : jawapos.co.id
Hasil Drawing Final Piala Dunia 2010 Brazil-Portugal di Grup Berat
CAPE TOWN - Juara dunia lima kali Brazil bakal bertarung melawan Portugal pada putaran final Piala Dunia 2010, Afrika Selatan (Afsel). Hasil drawing di Cape Town, Afsel, dini hari tadi menempatkan dua negara itu di grup G. Selain Brazil dan Portugal, grup ini juga dihuni Korea Utara (Korut) dan Pantai Gading.Duel antara Brazil melawan Portugal bakal menarik perhatian public. Itu karena kedua tim sama-sama memperkenalkan sepak bola indah. Kalau Brazil dijuluki Samba, Portugal adalah Samba-nya Eropa.
Pantai Gading juga tak bisa dipandang remeh. Didier Drogba dkk melewati kualifikasi dengan mulus sebelum akhirnya menggenggam tiket ke putaran final. Di atas kertas, Korut adalah tim terlemah di grup G.
Di grup A, tuan rumah Afsel mendapatkan lawan yang tidak mudah. Yakni Meksiko, Uruguay, dan Prancis. Dua nama terakhir pernah menyandang predikat sebagai juara dunia. Sementara Meksiko memiliki prestasi lumayan di Piala Dunia.
Sebagai even sepak bola terbesar di muka bumi, kurang lengkap bila Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan (Afsel) tidak menyediakan prize money selangit. Sebagaimana dirilis FIFA kemarin (4/12), prize money Piala Dunia mencapai USD 240 juta atau sekitar Rp 3,95 triliun dengan kurs USD 1 = Rp 9.407. Nominal itu meningkat 60 persen jika dibandingkan dengan Piala Dunia 2006 di Jerman.
Seperti dikatakan Sekjen FIFA Jerome Valcke, juara Piala Dunia mendapat hadiah USD 30 juta (sekitar Rp 282 miliar), runner-up kebagian USD 24 juta (sekitar Rp 225 miliar), semifinalis USD 20 juta (sekitar Rp 188 miliar), dan perempat finalis USD 18 juta (sekitar Rp 169 miliar).
Tim yang gagal di fase grup tak perlu berkecil hati. FIFA menyediakan USD 8 juta (sekitar Rp 75 miliar). Itu pun belum termasuk USD 1 juta yang diberikan FIFA kepada 32 kontestan sebelum kickoff Piala Dunia.
''Kami menyebutnya sebagai biaya persiapan. Berarti, sang juara mendapat total USD 31 juta, sedangkan negara yang tersisih di babak awal mendapat USD 9 juta,'' terang Valcke dalam konferensi pers di Robben Island, pulau yang berada tujuh kilometer dari Cape Town, kepada AFP.
Selain prize money kontestan Piala Dunia, FIFA menaruh perhatian kepada klub yang para pemainnya berlaga di Afsel. Tak kurang dari USD 40 juta (sekitar Rp 376 miliar) yang siap dikucurkan. ''Setiap klub yang pemainnya tampil di Piala Dunia akan menerima USD 1.600 (sekitar Rp 15 juta) per hari untuk setiap pemain. Uang diberikan 15 hari sebelum start turnamen dan sehari sesudah turnamen (Piala Dunia 2010 berlangsung 11 Juni-11 Juli, Red),'' jelas Valcke.
Berarti, uang yang bisa dikantongi sebuah klub yang menyumbang seorang pemain saja Rp 707 juta. Itu dengan catatan si pemain mengantarkan negaranya sampai babak final. FIFA sengaja mengalokasikan uang itu dengan harapan klub tidak akan mengajukan klaim atau kompensasi apa pun melalui pengadilan sipil. (dns/iro)
Sumber : jawapos.co.id